UMP 6,5% Tak Dibayar, Menaker Siap Bertindak

Cuandigi.site Selamat datang di blog saya yang penuh informasi terkini. Pada Postingan Ini saatnya membahas Trending, News yang banyak dibicarakan. Artikel Mengenai Trending, News UMP 65 Tak Dibayar Menaker Siap Bertindak Jangan berhenti di tengah jalan

1.1. Kenaikan UMP 6,5% Wajib Diterapkan, Perusahaan Wajib Patuh
2.1. Tabel Sanksi Pelanggaran Kenaikan UMP

Kenaikan UMP 6,5% Wajib Diterapkan, Perusahaan Wajib Patuh

Jakarta, 4 Desember 2024 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk menerapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengupahan.

Menaker Yassierli juga mengimbau pekerja dan buruh untuk melaporkan pelanggaran kepada pengawas ketenagakerjaan jika ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Jika ada perusahaan yang tidak menerapkannya, maka mekanisme perundang-undangan akan berlaku, tegas Yassierli.

Namun, pemerintah memahami bahwa beberapa perusahaan mungkin menghadapi kendala finansial dalam menerapkan kenaikan UMP 6,5%. Untuk itu, pemerintah sedang merancang berbagai opsi yang akan dibahas lebih lanjut bersama Apindo dan pihak terkait.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengoptimalkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Perusahaan yang tidak menerapkan kenaikan UMP akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel Sanksi Pelanggaran Kenaikan UMP

Pelanggaran	Sanksi
Tidak menerapkan kenaikan UMP	Denda administratif
Menghambat pengawasan ketenagakerjaan	Pencabutan izin usaha

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh di Indonesia. Perusahaan juga diharapkan dapat mematuhi peraturan yang berlaku dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.