PPN 12%: Misteri Barang Mewah Terungkap

Cuandigi.site Selamat datang di tempat penuh inspirasi ini. Di Artikel Ini mari kita eksplorasi potensi Trending, News, Bisnis yang menarik. Artikel Yang Menjelaskan Trending, News, Bisnis PPN 12 Misteri Barang Mewah Terungkap Jangan diskip ikuti terus sampai akhir pembahasan.

1.1. Pemerintah Kaji Usulan Penurunan Pajak Kebutuhan Pokok
2.1. PPN 12% Berlaku Selektif
3.1. Penertiban Urusan Ilegal
4.1. Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

Pemerintah Kaji Usulan Penurunan Pajak Kebutuhan Pokok

Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menurunkan pajak pada kebutuhan pokok yang langsung menyentuh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, usai pertemuan dengan Prabowo.

Dasco menjelaskan, dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa barang-barang pokok dan jasa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tetap dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%. Namun, pemerintah akan mengkaji usulan penurunan pajak untuk beberapa barang dan jasa tertentu.

PPN 12% Berlaku Selektif

Di sisi lain, DPR juga mengusulkan agar pajak kebutuhan pokok diturunkan. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan bahwa hasil diskusi dengan Presiden Prabowo menyepakati kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan ini akan berlaku secara selektif hanya untuk barang mewah.

Dengan demikian, pemerintah hanya akan membebankan pajak yang lebih tinggi kepada konsumen yang membeli barang mewah. Sementara itu, barang pokok dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak tetap dibebaskan dari PPN.

Penertiban Urusan Ilegal

Selain membahas pajak, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menertibkan urusan-urusan ilegal. Hal ini bertujuan untuk menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

Dasco menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa perbankan yang berkaitan dengan pelayanan umum tetap tidak dikenakan PPN. Masyarakat kecil juga tetap dikenakan tarif PPN yang saat ini berlaku.

Pemerintah akan terus mengkaji usulan dari masyarakat dan DPR terkait penurunan pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan adil dan berpihak pada masyarakat.